For years, the IDR 10 billion paid-up capital requirement was one of the first numbers foreign investors learned about setting up a business in Indonesia — and one of the biggest reasons some walked away. Under BKPM Regulation No. 5 of 2025, effective 2 October 2025, that threshold has been cut by 75 percent, to IDR 2.5 billion.

What Changed, and What Did Not

The new regulation lowers the paid-up capital that must be deposited in a PT PMA's bank account at incorporation from IDR 10 billion to IDR 2.5 billion. What it does not change is the total investment plan requirement, which must still exceed IDR 10 billion per five-digit KBLI code, per project location. In practice, this decouples the upfront cash commitment from the overall investment expectation — the remaining amount can be realised progressively through equipment purchases, facility costs, and operational spend, tracked through quarterly LKPM reporting.

The Twelve-Month Lock-Up

The reduced capital comes with a new condition: the IDR 2.5 billion must remain in the company's corporate bank account for at least twelve months, unless it is deployed for legitimate business purposes such as property acquisition, facility construction, or procurement, supported by documentation. BKPM enforcement on this point has been tightening through 2026, and investors should not treat the deposited capital as freely available working capital in the first year.

Sector-Specific Thresholds Still Apply

The headline figure does not apply uniformly across every sector. Wholesale trade businesses are assessed based on the first four digits of their KBLI code, while food and beverage services are calculated per location using the first two digits. The Positive Investment List continues to restrict or condition foreign ownership in specific sectors regardless of the capital reduction. Any structuring decision needs to start with an accurate KBLI classification, not the headline capital number alone.

What This Means for Structuring a New Entity

For mid-scale investors and service-sector entrants who previously found the IDR 10 billion barrier disproportionate, this is a genuine easing of Indonesia's entry cost. But the practical advantage lies in cash-flow flexibility, not in a lower overall commitment. Structuring a PT PMA correctly now requires closer attention to KBLI planning, sector-specific thresholds, and a realistic capital deployment schedule that satisfies both the lock-up rule and LKPM reporting obligations.

What This Means for Your Business

  • Confirm which KBLI codes apply to your business and whether sector-specific thresholds override the standard IDR 2.5 billion figure.
  • Budget for the full IDR 10 billion total investment plan per KBLI code, not just the reduced paid-up capital.
  • Plan your capital deployment schedule before incorporation to stay compliant with the twelve-month lock-up rule and quarterly LKPM reporting.

Selama bertahun-tahun, persyaratan modal disetor sebesar Rp10 miliar menjadi salah satu angka pertama yang dipelajari investor asing saat mendirikan usaha di Indonesia — dan salah satu alasan terbesar sebagian dari mereka mengurungkan niat. Melalui Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 Oktober 2025, ambang batas tersebut dipangkas 75 persen menjadi Rp2,5 miliar.

Apa yang Berubah, dan Apa yang Tidak

Regulasi baru ini menurunkan modal disetor yang wajib disimpan di rekening bank PT PMA saat pendirian dari Rp10 miliar menjadi Rp2,5 miliar. Yang tidak berubah adalah kewajiban rencana investasi total, yang tetap harus melebihi Rp10 miliar per kode KBLI lima digit, per lokasi proyek. Dalam praktiknya, ini memisahkan komitmen kas di muka dari ekspektasi investasi keseluruhan — sisanya dapat direalisasikan secara bertahap melalui pembelian peralatan, biaya fasilitas, dan belanja operasional, yang dipantau melalui pelaporan LKPM triwulanan.

Ketentuan Penguncian Dana Dua Belas Bulan

Penurunan modal ini disertai syarat baru: dana Rp2,5 miliar wajib tetap berada di rekening korporasi perusahaan selama minimal dua belas bulan, kecuali digunakan untuk kebutuhan usaha yang sah seperti akuisisi properti, pembangunan fasilitas, atau pengadaan, dengan didukung dokumentasi. Pengawasan BKPM terhadap ketentuan ini semakin diperketat sepanjang 2026, sehingga investor tidak boleh memperlakukan dana yang disetor sebagai modal kerja yang bebas digunakan pada tahun pertama.

Ambang Batas Spesifik Sektor Tetap Berlaku

Angka utama ini tidak berlaku seragam di semua sektor. Usaha perdagangan besar dinilai berdasarkan empat digit pertama kode KBLI, sementara jasa makanan dan minuman dihitung per lokasi menggunakan dua digit pertama. Daftar Positif Investasi tetap membatasi atau memberi syarat pada kepemilikan asing di sektor tertentu, terlepas dari penurunan modal ini. Setiap keputusan strukturisasi harus dimulai dari klasifikasi KBLI yang akurat, bukan hanya dari angka modal utama.

Implikasi bagi Strukturisasi Entitas Baru

Bagi investor skala menengah dan pelaku sektor jasa yang sebelumnya menganggap ambang batas Rp10 miliar tidak proporsional, ini merupakan pelonggaran nyata terhadap biaya masuk ke Indonesia. Namun keuntungan praktisnya terletak pada fleksibilitas arus kas, bukan pada berkurangnya komitmen keseluruhan. Menyusun struktur PT PMA yang tepat kini membutuhkan perhatian lebih pada perencanaan KBLI, ambang batas spesifik sektor, serta jadwal penempatan modal yang realistis dan memenuhi baik aturan penguncian dana maupun kewajiban pelaporan LKPM.

Implikasi bagi Bisnis Anda

  • Pastikan kode KBLI mana yang berlaku bagi usaha Anda dan apakah ambang batas spesifik sektor mengesampingkan angka standar Rp2,5 miliar.
  • Anggarkan rencana investasi total sebesar Rp10 miliar penuh per kode KBLI, bukan hanya modal disetor yang telah diturunkan.
  • Susun jadwal penempatan modal sebelum pendirian agar tetap patuh terhadap aturan penguncian dana dua belas bulan dan pelaporan LKPM triwulanan.